Press "Enter" to skip to content

Kode Etik Jurnalistik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

  1. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan

rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis,

sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945

harus dijamin;

  1. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat

sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan

hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk

menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum,

dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

  1. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar

informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas,

fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya

berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus

mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur

tangan dan paksaan dari manapun;

  1. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

  1. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang

Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan

perkembangan zaman;f. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk

Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undangundang Dasar 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan

kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan

media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

  1. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha

pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta

perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan,

atau menyalurkan informasi.

  1. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik,

atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

  1. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
  2. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
  3. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
  4. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
  5. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi

informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau

peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban

melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan

jurnalistik.

  1. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan

peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

  1. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan

nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

  1. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan

tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan

nama baiknya.

  1. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun

tentang orang lain.

  1. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu

informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan

oleh pers yang bersangkutan.

  1. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

  1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan

kontrol sosial.

  1. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai

lembaga ekonomi .

Pasal 4

  1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
  2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau

pelarangan penyiaran.

  1. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

  1. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan

mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

  1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati

norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak

bersalah.

  1. Pers wajib melayani Hak Jawab.
  2. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

  1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
  2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum,

dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

  1. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan

benar;

  1. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan kepentingan umum;

  1. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

  1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
  2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

  1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
  2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers

dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk

kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara

terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah

nama dan alamat percetakan

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

  1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu

kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan

masyarakat;

  1. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  1. peragaan wujud

rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara

Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

  1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers

nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

  1. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
  2. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  3. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  4. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  5. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

  1. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  2. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di

bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

  1. mendata perusahaan pers;
  2. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
  3. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  4. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
  5. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya

yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

  1. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
  2. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

  1. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya

dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

  1. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
  2. organisasi pers;
  3. perusahaan pers;
  4. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

  1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers

dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

  1. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  2. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan

kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

  1. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga

dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan

yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4

ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

  1. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta

Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

(Lima ratus juta rupiah).

  1. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta

rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

  1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di

bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau

tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti

dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

  1. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini,

wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia);

  1. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap

Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut

ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan

penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

PERS

  1. U M U M

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media

cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara

maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu

dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena

kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan

unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin,

sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan

kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga

sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang

Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsabangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas

kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan

memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan

informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batasbatas wilayah”.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun

penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak

asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh

masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak

Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau

media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur

ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan

kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak

meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”

adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan

agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya

penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab

profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani

insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak

dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan

jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber

informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik

dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban

umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan

kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses

peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam

pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk

mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi

yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan

kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang

tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati

organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah

dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban,

dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja

sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat

mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk

menyelenggarakan usaha pers .

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus,

pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara

manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham

mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

  1. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta

nama dan alamat percetakan;

  1. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal

atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;

  1. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang

bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya

jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan

pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat l

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan

meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d

adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran

terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat l

Cukup jelas.

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini

dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan

tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan

Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887

0Shares
copyright 2020 liputan12.com