Jakarta, Liputan12.com - Masih hangat kasus pagar laut yang berujung demonstrasi masyarakat di Tangerang Banten, disusul kembali dengan kebijakan gas LPG oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melahirkan demo masa pengguna gas baru selesai, saat ini muncul kembali demo mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pendidikan.
Memang telah ada klarifikasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran pendidikan tidak ada pemotongan, tetapi jika kita tarik mundur ke belakang ada stetment pemerintah dalam pemotongan atau efesiensi APBN ada anggaran pendidikan yang turut di efesiensi, sehingga memicu mahasiswa turun demo. Selasa, 18/02/2025
Dalam aksi demonstrasi, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto segera meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama pemangkasan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik perlu dikaji secara mendalam dengan menimbang kepentingan masyarakat.
Anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan selama ini sebenarnya belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, menengah hingga jenjang pendidikan tinggi. Bahkan isu mengenai kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, hingga gaji guru honorer masih belum diatasi oleh pemerintah. Namun anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulanya sejumlah Rp33,5 triliun dipangkas sebesar Rp8 triliun hingga menyisakan Rp25,5 triliun untuk dikelola sepanjang tahun.
Keputusan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan. Apalagi pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek RI.
Walaupun pemerintah baru-baru ini memberikan respon bahwa tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, namun sangat disayangkan bahwa sejak awal pemerintah mengorbankan anggaran pendidikan dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Seharusnya kebijakan pembantu presiden tidak menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat, di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo, agar para pembantunya dapat sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden untuk program pro rakyat yang sangat didukung oleh rakyatnya.
Kinerja Menteri keuangan dari masa ke masa ini yang sejak era Presiden SBY, Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo hendaknya sudah pantas di evaluasi dan diganti, masih banyak ahli keuangan di Republik Indonesia ini.
Pasalnya dari menaikan pajak timbul kegaduhan, efesiensi anggaran timbul kegaduhan, jika ditilik di media sosial masih banyak keputusan Mentri Keuangan yang tidak memihak ke rakyat yang akhirnya menimbulkan gaduh. Kita berharap, Presiden Prabowo lekas mengganti Menteri Keuangan agar pensiun, banyak ahli keuangan yang tidak lelah untuk menggantinya.
Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia
0 Komentar