Palembang, liputan 12.com
Sejumlah kalangan dari beberapa media dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM), merasa gerah dengan pernyataan mendes PDTT,Yandri Susanto ,yang secara lugas mengatakan bahwa kinerja Kepala desa terganggu dengan adanya LSM dan Wartawan Bodrex, padahal dirinya sendiri Belum ada prestasi ataupun langkah strategis untuk kementrian nya.
Hal tersebut sebenarnya tidak perlu diungkapkan, apalagi meminta pihak kepolisian menindak dan menangkap wartawan Bodrex atau LSM yang dimaksud nya.
Kenapa tidak disoroti polisi,atau kejaksaan menindak dengan tegas,kades yang main main dengan dana desa, yang kita tau, dengan adanya dana desa Hanya kades yang makmur,tapi wilayahnya tetap tidak ada kemajuan yang signifikan.
Tapi justru lempar batu sembunyi tangan dengan pengelolaan dana desa' tersebut.
Pernyataan mendes tersebut membuat gerah , seolah masyarakat melalui media dan Lembaga swadaya masyarakat tidak boleh mengawasi penggunaan dana,yang di amanat kan untuk pembangunan desa.
Padahal kepada desa Bisa melaporkan sendiri kepada pihak berwajib, kalau ada tindakan pemerasan atau intimidasi dari pihak lain (wartawan, LSM,ormas) yang dirasakan mengganggu kegiatan kades dalam penggunaan anggaran dana desa.
Tidak perlu ada stetmen seorang menteri yang prestasi belum ketahuan.
Jadi wajar lah sejumlah kalangan media online, LSM, ormas merasa gerah,dan bersikap kontraproduktif dengan pernyataan Yandri.
Dan bisa di artikan selama ini dana desa tidak maksimal penggunaan dikarenakan adanya pihak pihak yang mengganggu, pertanyaan Nya kenapa tidak dilaporkan ke pihak berwajib,"ada apa?".
Jadi wajar saja kalau sejumlah wartawan media online dan kalangan ormas, LSM meminta kepada presiden Prabowo Subianto, untuk mencopot mendes PDTT nya.
Yang alergi kerjanya diawasi oleh publik.
Padahal keterbukaan informasi publik dan pengawasan kepada pemerintah,sekali pun setingkat desa, adalah hak publik untuk mengetahui apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengelola uang rakyat.
Jangan alergi apalagi bersikap arogan dengan pihak pihak yang datang sebagai kontrol publik.
(Wnd #palembang)
0 Komentar