Liputan12.com, SUNGAIPENUH - Gabungan Ormas dan Lsm gelar aksi damai didepan kantor dinas kesehatan Kota Sungai penuh terkait pungli yang dilakukan Dirut RSUD MH Thalib, Pada hari Rabu (19/02/2025).
Dalam Orasinya ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menyampaikan terkait besarnya biaya KIR kesehatan bagi calon PPPK,
" Kami sangat menyayangkan atas perilaku oknum-oknum nakal, terutama Dirut RSUD yang dinilai telah membebankan masyarakat dengan melakukan pungli terkait penerimaan PPPK kemaren yang tidak singkrong dengan Perwako dan Perda,"Ungkapnya di depan Kantor Dinkes.
Nazardin dalam orasinya yang berapi-api menyampaikan, agar Dirut RSUD MH thalib Deby Zastika diberikan berupa saksi tegas tidak hanya sekedar teguran tertulis saja.
Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Damhur dalam sanggahannya menyampaikan, kalau persoalan keuangan RSUD, Dinkes tidak bisa berbuat banyak,
"Harapan kami supaya tidak adanya aksi di Kantor kami karena kami sangat malu, terkait Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dinkes tidak punya hak untuk itu, karena mereka mengatur keuangannya sendiri sesuai BLUD. Dan ada baiknya kita laksanakan Hearing saja nanti," Sebutnya.
Berpedoman pada PP no 72 tahun 2019, Dirut RSUD bertanggung jawab menyampaikan Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk Laporan keuangan dinas kepada penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yakni Dinkes Daerah. (JEMI)
0 Komentar