Sulut - Liputan12.com
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka (23-05-2024). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah instruksi kepada jajarannya, terkait penanganan pengungsi akibat Erupsi Gunung Ruang di kabupaten Sitaro Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
Instruksi yang pertama adalah Presiden Jokowi minta jajarannya untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.
Presiden minta kepada jajarannya untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi sudah tepat dan sesuai. Bahkan, Presiden secara khusus minta kepada Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono untuk terjun langsung ke lokasi relokasi yang diusulkan di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Lahan yang tersedia seluas 106.344 meter persegi yang terletak 100 meter dari garis pantai dan berjarak satu kilometer dari Desa Modisi. Status lahan saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan.
Instruksi lainnya adalah Presiden minta agar jajarannya segera membuat skema terkait pendanaan, bantuan, hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan relokasi tersebut. Presiden juga ingin menteri terkait melakukan identifikasi terhadap bangunan dan infrastruktur yang terdampak kepada penerima bantuan sejumlah 287 KK sesuai dengan jumlah rumah terdampak termasuk 5 rumah Pastori.
Berdasarkan data kemudian disampaikan secara rinci kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk direkomendasikan pelaksanaannya oleh Kementerian PUPR serta menjadi acuan Kementerian Keuangan dalam hal pengalokasian anggarannya.
Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan 301 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk merelokasi tempat tinggal para korban dampak erupsi Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara, ke lokasi baru yang lebih aman.
Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR di Sulut beserta Pemerintah Propinsi menindak lanjuti dengan melakukan konsolidasi yang dihadiri oleh Dirjen Perumahan. Secara bersama melakukan percepatan pembangunan Rumah Sehat Sederhana dan fasilitas lainnya dengan menargetkan pembangunan rumah relokasi untuk warga korban, hingga akhir tahun 2024.
Masing-masing yakni :@
-Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) akan mengerjakan pembangunan rumah, halaman serta jalan permukiman. -Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) akan mengerjakan beberapa bagian seperti pembangunan rumah ibadah, sekolah, kantor balai desa serta puskesmas pembantu serta ruang terbuka hijau.
-Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi akan mengerjakan penanganan jalan di tempat relokasi.
-Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I akan mengerjakan bangunan pengaman pantai.
(Eva Jean)
0 Komentar