Press "Enter" to skip to content

DPRD Cianjur Kembali Diontrog Massa Terkait Penolakan Omnibus Law

Cianjur, liputan12.com – Berbeda dengan sehari sebelumnya, kemarin DRPD Kabupaten Cianjur diontrog ribuan massa Aliansi Buruh Cianjur. Kali ini, Rabu (07/10) gedung perwakilan rakyat itu diontrog mahasiswa yang tergabung di HMI melakukan penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi Partai Demokrat dan PKS, akhirnya menerima untuk berdialoh dengan puluhan kader HMI Cianjur, setelah sebelumnya melalukan orasi di depan gedung dewan, Rabu (07/10).

Deni Aditya ketua fraksi Partai Demokrat, mengatakan Partai Demokrat dan PKS sama-sama menyuarakan penolakan dan melakukan mosi tidak percaya terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Hari ini saya bersama Partai PKS, sama seperti hari kemarin menerima aspirasi penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hanya saja kemarin dari buruh sekarang dari mahasiswa,” kata Deni Aditya didampingi Fraksi PKS, H. Wilman Singawinata.

Sebagai generasi penerus bangsa, lanjut Deni, HMI Cianjur ini menyuarakan aspirasinya seperti kesehatan, pendidikan, SDM juga SDA.

“Untuk hasil dialoh tadi itu menitik beratkan pada pembatalan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan suratnya saat ini sudah dibuat,” terangnya.

Selanjutnya Deni pun menerangkan, alasan mosi tidak percaya ini adalah mengenai ditetapkannya Omnibus Law. Berdasarkan pandangan, pikiran, pendapat dan kajiannya pun memang jelas akan sangat merugikan masyarakat.

“Karena memiliki sudut pandang yang sama dengan mereka, kami dari Padtai Demokrat dan PKS kan memperjuangkan hak-haknya itu,” tandas Deni.

Secara khusus hal sama, pandangan kami dengan mereka. Yaitu memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat,” kata Deni.

Sementara itu, Jenderal Koordinator Lapangan (Jenlap) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cianjur, Edwin mengatakan, terkaitĀ  penolakan Omnibus Law yang kami soroti di kluster kesehatan dan SDM. ItuĀ  sama halnya dengan menolak dan mosi tidak pecaya.

“Di kluster kesehatan, baik terkait rumah sakit, dokter, hingga bidan. Serta dibukanya keran pemain asing, yang berdampak Indonesia benar-benar terbuka untuk siapapun mencari nafkah terlepas pribumi dan rakyat sendiri kesulitan bertahan hidup,” kata Edwin.

Kalau menurut saya, lanjut Edwin, di kluster SDA ini pada prinsipnya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law tak lain adalah karpet merah bagi investor untuk pebjajah negeri ini.

“Kalau memang seperti itu berarti Indonesia secara terbuka mengucapkan selamat datang kolonialisme,” ujarnya.

Nah, kalau mang demikian sikap pemerintah, DPRD dengan partai politiknya bagaimana. Sama halnya menilai lebih dari agen penjajahan mencari recehan dari investor dengan mengorbankan kepebtingan anak negeri.

“Demi pengabdi kepada kompeni, pemerintah, DPR dan partai bersuara mewakili kepentingan investor, bukan mewakili dokter, bidan, buruh ataupun Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka, rela rapat hinggga ralut malam. Demi kepuasan para investor,” tutur Edwin. Nah itu layaknya demang di jaman Belanda, yang memeras keringat pribumi,” ungkap Edwin.

Terakhir Edwin menyampaikan, kondisi negeri oni masih terjajah, buat apa teriak-teriak NKRI harga mati, aku Pancasila tapi faktanya masih berada di ketiak para penjajah.

“Jika memang seperti itu berarti negeri ini berada dalam cengkraman ideologi kapitalisme melalui sistem politik demokrasi,” tandasnya.

0Shares

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

copyright@2020 liputan12.com