Press "Enter" to skip to content

Rapat Pimpinan Nasional 60 Orang Ketua Umum PPDI seIndonesia

CIANJUR, Liputan12.com – Sebanyak 60 ketua PPDI Propinsi dan kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ikuti Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) di Hotel Nirwana Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah Sabtu (12/09/2020).

Rapimnas tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pekalongan dan Menetri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Dr.Nata Irawan serta Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Drs. aferi Syamsidar Fudail,M.Si melalui aplikasi sambungan Zoom.

Dalam sambutannya Ketua Umum PPDI Mujito SH, mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar besarnya atas kehadiran para ketua Propinsi dan Kabupaten yang datang ke acara Rapimnas tersebut, adapun kehadiran para tamu yang datang dibatasi oleh panitia Kegiatan karena situasi pandemi Covid-19.

“Terimakasih pada seluruh Ketua PPDI dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, NTB, Bali, Kalimantan yang telah datang menghadiri acara RAPIMNAS ini,” ucapnya.

Adapun bahasan dalam Rapimnas tersebut seputar isu – isu nasional yang mengemuka di setiap daerah mulai dari pemecatan perangkat desa, NIPD secara Nasional, batik resmi perangkat desa yaitu Batik PPDI dan soal daerah-daerah yang belum melaksanakan PP 11 tahun 2019 mengenai Siltap setara golongan 2a.

Menyiakpi hal tersebut Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri Dr. Nata Wirawan juga menyampaikan, Kemendagri RI telah menyiapkan dan membahas segala bentuk Masukan yang diajukan oleh PPDI yang salah satunya NIPD secara Nasional.

“Kementrian Dalam Negri telah menyiapkan apa yang sudah di ajukan oleh PPDI salahsatunya mengenai NIPD dan segala masukan dan sudah kita bahas dalam RAPIMNAS ini,”tuturnya.

Dalam Rapat tersebut Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, S. H. M.Si. dalam sambutanya menyampaikan dukungannya terhadap organisasi PPDI yang di Pimpinan oleh Mujito,SH guna menjaga soliditas dan kekompakan para Perangkat Desa, Ia juga menegaskan, apabila ada pemberhentian perangkat oleh Kepala Desa diluar mekanisme yang dibenarkan, maka pihak nya akan mencopot jabatan Kepala Desa sesuai aturan yang berlaku.

“Saya mendukung organisasi Persatuan Perangkat Des Indonesia dibawah Piminan Mujito SH yang bertujuan untuk mempererat soliditas dan kekompakan bagi para Perangkat Desa.

dan saya tegaskan, bagi Kepala Desa yang memberhentikan Perangkatnya tanpa mekanisme yang berlaku, maka akan dicopot dari jabatannya,”tandasnya.

Sementara itu Ketua PPDI Kabupaten Cianjur Dudi hendarsyah,S.Pd.I didampingi beberapa kabupaten di Jawa barat mengatakan, perjuangan PPDI sebagai organisasi Profesi perangkat desa senantiasa ingin memperjuangkan hak-hak perangkat desa.

“Contoh nya ketika seorang ASN menjadi korban politik dan dimutasi atau di non job kan, dia kehilangan jabatannya tetapi tanpa kehilangan haknya sebagai seorang pegawai (dia tetap bekerja), Tapi ketika perangkat desa diberhentikan mereka kehilangan pekerjaannya dan juga haknya,”ujarnya.

Lanjut Dudi, Dengan berbagai isu yang mengemuka dari mulai faktor ketidak sukaan sampai dengan Perangkat Desa yang terjun menjadi timses Calon Kepala desa yang kalah. saat diberhentikan tidak semua Perangkat Desa melakukan gugatan ke PTUN.

“Untuk itu kami berharap ada kebijakan yang mampu mengikat status seorang Perangkat Desa. Harapan harapan kedepan semua Perangkat Desa bisa memperjuangkan hak-hak nya,”pungkas Dudi.(Ace)

0Shares

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

copyright 2020 liputan12.com